Mabes Polri Diminta Turun Tangan Usut AirAsia QZ8501 Terbang di Luar Jadwal

JAKARTA – Jalur penerbangan AirAsia yang celaka di Laut Karimata terus diperdebatkan, sebab beberapa pihak mengatakan penerbangan AirAsia QZ8501 rute Surabaya-Singapura di hari Minggu (28/12) itu ilegal.

Namun terlepas dari masalah legal atau ilegal, pakar hukum pidana dari Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya Kris Laga Kleden menegaskan bahwa otoritas bandara dan Kementerian Perhubungan-lah yang harus bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat itu.

Kleden menegaskan, penyidik Mabes Polri harus turun tangan untuk melakukan pengusutan terhadap izin terbang pesawat AirAsia QZ8501 itu.

”Kalau Kemenhub menyatakan AirAsia tidak memiliki izin terbang, kenapa waktu itu bisa terbang. Berarti ini kan pihak Bandara Juanda Surabaya yang memberikan izin terbang,” lontar Kleden kepada wartawan Indopos.co.id di Jakarta, Senin (5/1).

Ia menilai otoritas Bandara (Angkasa Pura I) maupun Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub sangat memiliki peranan dalam masalah penerbangan. Apalagi dalam jadwal penerbangan pesawat komersial, yang mana ada ratusan penumpang yang harus mengikuti prosedur resmi di bandara mulai dari check-in penerbangan, boarding pass, hingga naik ke pesawat harus di bawah pengawasan bandara, dalam hal ini Angkasa Pura.

   

”Ini artinya, kalau pesawat AirAsia diizinkan terbang oleh otoritas bandara maupun Kemenhub, berarti sama saja sebagai kelalaian berat karena menyebabkan kematian ratusan orang. Kelalaian ini bisa dijerat pasal pidana,” terang Kleden.

Sementara untuk pihak AirAsia sendiri, kata Kleden jika memang terbukti tidak ada rute Surabaya-Singapura pada hari Minggu (28/12) itu tetap bisa disalahkan. Namun, dalam hal ini yang paling bertanggung jawab adalah Kemenhub dan otoritas bandara yang membiarkan pesawat AirAsia OZ8501 itu terbang.

”Karena itu Mabes Polri harus segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh,” pungkasnya.

Sementara itu, General Manager Angkasa Pura I Trikora Harjo mengatakan bahwa Bandara Juanda tidak ada kewenangan memberikan izin terbang. Pihak bandara hanya sebatas memberikan fasilitas tempat. Mengenai pemberian izin terbang, menurut Trikora adalah wewenang dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub.